LightBlog

3 Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Kaltim Masih Terpinggirkan


Hairul Huda
( Independensi Institut/ Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Mulawaraman Samarinda )
Tak terasa sudah tiga tahun  Jokowi  menjalankan roda Pemerintahan sejak dilantikanya 20 Oktober 2014,  dimana Jokowi-Jk terpilih setalah melalui proses demokrasi dengan perolehan suara hampir 53,15 persen suara sah secara nasional, ketimbang kompetitornya pada waktu itu Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh suara 45,23 persen.

Jika melihat perolehan suara perdaerah kita bisa bandingkan Kaltim merupakan daerah hampir 63,38 persen Jokowi-JK unggul mutlak di daerah ini, disusul daerah-daerah lainya seperti Sul-Sel 71,43 persen dan Bali 71,42 persen, jadi tak heran jika ekpektasi masyarakat Kaltim terhadap komitemen Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari daerah sanggat besar  sesuai dengan Nawacita.

Tiga tahun sudah janji membangun Indonesia dari daerah yang adil dan merata masih  jauh dari harapan, jika kita bandingkan kue APBN sebagai instrument pembangunan Nasional masih belum berbasiskan pemerataan, pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2017 dianggarakan sebesar Rp. 409 Triliun jumalah ini lebih besar dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 388 Triliun. Harus jujur di era Jokowi-Jk anggaran untuk infrastruktur memang begitu besar, tapi apakah besarnya anggaran tersebut mampu memberikan rasa adil dan merata  bagi daerah se-indonesia.

Anggaran proyek infrastruktur APBN  pembangunan jalan trans antar regional jika kita bandingkan untuk jalan trans Sumatra anggaranya sebesar Rp. 80 Triliun, jalan trans Papua sebesar Rp. 40 Triliun dari 12 paket pekerjaan, sedangkan proyek nasional jalan trans Kalimantan hanya dianggarakan Rp. 8 Triliun secara keseluruhan termasuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang menjadi proyek strategis Nasional hanya memperoleh anggaran dari Pemerintah pusat sebesar Rp. 271 Miliyar dari total anggaran proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sebesar Rp.9,97 Triliun dan sisianya menjadi beban APBD  Pemerintah Daerah tiap tahun dan mengorbankan berbagai macam pos belanja daerah lainya .  Dilihat dari data anggaran APBN yang digelontorkan untuk Trans Kalimantan dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tersebut Bisa kita ambil nilai bawah komitemen Jokowi-JK terhadap pembagunan di Kalimantan terkusus Kaltim masih jauh dari harapan dan ekspektasi.

Belum lagi soal kebijakan fiskal kedaerah dalam RAPBN tahun 2017 yang disampikan Jokowi-Jk dihadapan parlemen, Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp. 700.023,7 Triliun jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2016, Yakni 729.720,8 Triliun, dana transfer kedaerah merupakan instrument penting dalam pagu APBD, Kebijakan  pemangkasan dana transfer kedaerah ini justru menghambat pembangunan daerah dan memicu kemiskinan, tak dapat dipungkiri masyoritas daerah di Indonesia pendapatan daerahnya hamipr 55 persen masih ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat.

Kaltim misal, dengan kebijakan pemangkasan dana transfer Pemerintah daerah harus mutar otak banyak proyek SKPD harus dirasionalisasikan, lelang proyek dilakukan pun hanya proyek prioritas seperti Multiyers tidak ada lagi proyek baru sejak tahun 2016, jadi tak heran jika Pengeluaran Pemerintah daerah diharapakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ditengah merosotnya ekspor komonditas unggulan Kaltim, Pengeluaran Pemerintah daerah semakin menurun efek dari kebijakan pemangkasan dana transfer kedaerah sehingga Pertumbuhan ekonomi Kaltim dua tahun terakhir merosot meski sedikit mengalami kenaikan, yakni minus 1,21 persen tahun 2015 menjadi minus 0,38 persen tahun 2016.

Tingkat penganguran terbuka tertinggi se-indonesia pada februari 2017 berada provinsi Kaltim, yakin sebesar 8,55 persen, Artinya terdapat 8,55 persen dari angkatan kerja Kaltim yang tidak memiliki pekerjaan, di posisi kedua Jawa Barat dengan pengangguran sebesar 8,49 persen, sektor migas saat ini merupakan yang paling banyak dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), misal Blok Migas Sanga-sanga  Kukar dikelola oleh VICO Indonesia memutus hubungan kerja 1.000 orang pekerja lokal lantaran ketidak jelasan Pemerintah pusat mengenai kontrak baru  blok migas Sanga-sanga yang menjadi korban adalah tenaga kerja lokal terkena PHK.

Komitmen membangun daerah

Banyak daerah yang berharap tidak ada lagi kesenjangan pembanguan antar daerah seperti zaman orde baru dimana pembangunan hanya tersentral ke pulau Jawa, Komitmen besar Jokowi dibidang infrastruktur seharusnya mampu dibarengi dengan pembagian KUE APBN yang merata kedaerah, problem ekonomi bangsa ini sanggat besar kesenjangan dan kemiskinan masih menjadi momok yang harus diselesaikan secara bersama, kebijakan yang beroretasi pada keberpihakan membangun daerah untuk menyelesaikan problem ekonomi bangsa sanggat diperlukan, Pemerintah pusat sebagai nahkoda pembanguan bangsa harus mampu bersinergi dengan kebutuhan daerah sehingga pemberantasan kemiskinan dan penurunan angka ketimpangan mampu dijalankan secara efektif dan efisien.
Share on Google Plus

About suara pelajar

0 komentar: