LightBlog

Masih Seputar Kemiskinan dan Pengangguran di Kalimantan Timur




Hairul Huda
(Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi UNMUL)

suarapelajar.com. Samarinda. Ketika saya baca berita disalah satu media cetak lokal dengan judul berita “Duh, Penduduk Miskin di Provinsi Kaya Ini Terus Meningkat” , saya merasa tertarik untuk membaca secara utuh isi berita tersebut, yang memang menjadi isue yang harus disikapi karena ini menyangkut kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kaltim yang saat ini memang kondisi perekonomia Kaltim masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami trand positif yang  mulai bangkit  dari fase kontrkasi. 

Isu kemiskinan yang diangkat media cetak lokal sangat menarik untuk dikaji banyak penilaian di kalangan masyarakat umum setelah berita ini terposting dimedia sosial banyak komenter bermunculan seperti “ Kaltim ini kaya akan sumber daya alam tapi kenapa masih banyak orang belum dapat pekerjaan dan kemiskinan meningkat”. Jika kita melihat dari segi Pendapatan Domestik Ragional Bruto (PDRB) Kaltim yang merupakan jumlah nilai tambah dihasilkan oleh seluruh unit lapangan usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi  di Kaltim sebesar Rp144,93 triliun pada triwulan I/2017, tumbuh sekitar 3,85 persen dibanding periode sama 2016 yang tercatat Rp117,98 triliun, ini menjadi indikator bahwa terjadi pertumbuhan nilai rata-rata di seluruh unit lapangan usaha di Kaltim, tetapi tidak dibarengi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dengan baik sehingga tingkat pengangguran terus meningkat. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penganguran di Indonesia mencapai 7,01 juta orang pada Februari 2016. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada periode tersebut 5,33 persen, dan TPT tertinggi ada di Kaltim sebesar 8,55 persen. Kemudian di Jawa Barat (Jabar) 8,49 persen dan Maluku 7,77 persen. Sedangkan TPT yang terendah di Bali 1,28 persen.

Dalam konteks tingkat kemiskinan di Kaltim, BPS dalam rilisnya jumlah penduduk miskin permaret 2017 di Kaltim sebanyak 220,27 ribu jiwa (6,19 persen ) meningkat dibandingkan pada akhir tahun 2016 sebanyak 211,24 ribu (6,00 persen) berarti  jumlah penduduk miskin Kaltim bertambah 8,93 ribu orang dalam kurun 6 bulan terakhir.  Tingkat kemiskinan di Kaltim termasuk tinggi, namun kondisinya masih di bawah angka nasional yang mencapai 10,64 persen. 

Adapun Samarinda menempati urutan kedua dari 10 daerah di Kaltim dengan jumlah penduduk miskin mencapai 38.950 jiwa. Urutan pertama ditempati Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk miskin 55.820 jiwa. Jika ditinjau dari kawasan tempat tinggal jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 126,12 ribu orang (10,50 persen), lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 94,05 ribu orang (3,99 persen).

Dari 12 program pembangunan prioritas Pemprov Kaltim tahun 2016 maka program penanganan percepatan pengentasan kemiskinan di Kaltim berada diposisi ke tiga dengan mengalokasikan anggaran Rp 590,380 miliar sejak RPJMD Kaltim tahun 2013.



Program pengentasan kemiskinan tidak pernah alpa dalam APBD Kaltim tiap tahunnya untuk program beberapa SKPD. Namun dalam implementasinya baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu kurang maksimal dalam berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan didaerah, Program restra upaya penanggulangan kemiskinan masih sebatas pembagian beras blog yang sifatnya instan walupun beras sebagai komonditi penyumbang terbesar garis kemiskinan (GK) setelah rokok krtek, pembagian beras masih  belum menyentuh aspek utama penanggulangan kemiskinan seperti mendorong tumbuhnya industri lokal dalam menyerap tenaga kerja, membuka akses permodalan bagi rakyat, program Pemerintah Pusat reformasi agraria saharusnya mampu diterjemahkan dengan baik oleh Pemprov Kaltim dalam mendorong akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan dan penganguran menjadi pekerjaan rumah Pemprov Kaltim yang tantangannya semakin berat disisi lain pertumbuhan ekonomi Kaltim juga masih mengalami kelesuan, badai defisit anggaran mendorong Pemprov untuk merasionalisasi pos anggaran SKPD belum lagi ditambah dengan kebijakan Pemerintah pusat terkait kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan wacana akan menaikan harga BBM ini akan semakin memberatkan Pemda dalam program penanggulan kemiskinan.

Upaya sikronisasi kebijakan sanggat penting antara Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkab/Pemkot dalam mendorog percepatan pengentasan kemiskinan, karena tak dapat dipungkiri banyak kebijakan Pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh Pemda, semisal anggaran dana desa harus mampu dikawal Pemda untuk dialokasikan pada sektor produktif yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dipedesaan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini menjadi penting untuk Pemda mengawalanya karena dengan akses permodalan diharapakan sektor usaha mikro mampu tumbuh dan berkembang dan Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan di Kaltim. (dull)
Share on Google Plus

About suara pelajar

0 komentar: